Skip to content
  • Why Indonesia
  • Project Opportunities
    • Infrastructure
    • Energy
    • Special Economic Zone
    • Healthcare
    • Tourism
    • Industrial Estates
  • Services
    • Service
    • Our team
    • Letter of Reference
  • Procedure
    • Setting Up Company​
    • Taxation
    • Incentives
    • Foreign Company Representative Office
    • Legal Overview
  • Contact Us
  • Why Indonesia
  • Project Opportunities
    • Infrastructure
    • Energy
    • Special Economic Zone
    • Healthcare
    • Tourism
    • Industrial Estates
  • Services
    • Service
    • Our team
    • Letter of Reference
  • Procedure
    • Setting Up Company​
    • Taxation
    • Incentives
    • Foreign Company Representative Office
    • Legal Overview
  • Contact Us
Instagram Linkedin

Pemprov Jateng Tawarkan 17 Peluang Investasi

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menawarkan setidaknya 17 peluang investasi kepada investor. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menawarkan setidaknya 17 peluang investasi kepada investor. ”Kami menawarkan ada 17 peluang investasi di sektor manufaktur, infrastruktur, agrikultur, energi, dan pariwisata,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana disela kegiatan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2024 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada Selasa, (29/10). Nana menyatakan, kegiatan CJIBF itu sebagai salah satu bentuk komitmen Jawa Tengah dalam mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Guna menunjang masuknya investasi, Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah fasilitas. Di antaranya lima kawasan industri yang meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma di Kota Semarang, Jatengland Industrial Park di Demak, dan Aviarna Industrial Park, Kawasan industri baru di Kota Semarang. ”Saat ini memang lebih banyak di wilayah Pantura. Ke depan kami akan mencoba mengembangkan agar para investor berinvestasi di Jawa Tengah bagian selatan,” kata Nana. Target Investasi Nana menjelaskan, target investasi Jawa Tengah pada 2024 sebesar Rp 64,18 triliun. Hingga Triwulan III telah tercapai Rp 55,11 triliun atau sebesar 79,64%. Ia optimistis target tersebut dapat dipenuhi, mengingat ada sejumlah investor baru mulai masuk ke Jawa Tengah. ”Jateng punya daya saing yang kuat seperti infrastruktur, tenaga kerja berkualitas, kebijakan pro investasi yang inovatif, pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan terintegrasi,” jelasnya. Ia mencontohkan, untuk KITB yang belum lama ini diresmikan, sudah ada total 21 investor yang berinvestasi, bahkan lima perusahaan sudah beroperasi. Kemudian 10 perusahaan masih tahap pembangunan dan lainnya bersiap mulai pembangunan. Belum lagi investasi di kawasan industri lainnya di Jawa Tengah. Menurut Nana, keberadaan kawasan industri yang berada di sejumlah daerah tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Selain itu juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan ekonomi warga sekitar, dan mendorong peningkatan target investasi. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, Pemprov Jateng terus meningkatkan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja di masing-masing kabupaten/kota. ”Kami juga mendorong Bupati/ Walikota untuk aktif dalam setiap kegiatan promosi investasi, dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, dan insentif agar calon investor tertarik menanamkan modalnya,” kata Nana. Sebagai informasi, CJIBF 2024 ini bertema ”Enhancing Sustainable Growth Through Green and Circular Economy”. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menambahkan tema CBIJF 2024 dipilih karena sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rencana itu, Jawa Tengah ditetapkan sebagai penumpu pangan dan industri nasional. ”Temanya hampir sama dengan tahun 2022 tentang green energy dan circular economy. Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri, jadi keduanya harus seimbang,” ucapnya. Nama Media: Suara Merdeka Narasumber: Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana

Read More »

Angka Investasi Kabupaten Bogor Lampaui Target di Bulan

Angka investasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga bulan kesembilan 2024 mencapai Rp16,98 triliun, atau telah melampaui target yang ditetapkan hingga akhir tahun ini sebesar Rp15,5 triliun. Kabupaten Bogor – Angka investasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga bulan kesembilan 2024 mencapai Rp16,98 triliun, atau telah melampaui target yang ditetapkan hingga akhir tahun ini sebesar Rp15,5 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan di Cibinong, Jumat (25/10), mengungkapkan saat ini, Kabupaten Bogor menempati peringkat ketiga se-Jawa Barat dalam merealisasikan target investasi. Kabupaten Bogor berada di bawah Kabupaten Bekasi (Rp54,13 triliun) dan Kabupaten Karawang (Rp48,66 triliun). Membuntuti Kabupaten Bogor di tempat keempat yakni Kota Bekasi (Rp11,61 triliun) dan Kota Bandung (Rp8,57 triliun). Irwan menerangkan, meski sudah melampaui target dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pihaknya tetap melakukan sejumlah upaya dalam membuka keran investasi di daerah ini. Karena, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan target investasi yang harus dicapai oleh Kabupaten Bogor selama tahun 2024 sebesar Rp18,1 triliun. Ia mengaku optimistis mencapai target tersebut di akhir tahun, dengan sejumlah strategi udah disiapkan oleh jajaran DPMPTSP Kabupaten Bogor.”Ada beberapa langkah yang sudah dan sedang kita lakukan.  Nama Media: Neraca Narasumber: Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan

Read More »

Penyederhanaan Regulasi Percepat Investasi di Sektor ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien. “Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agreement-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya,” ungkap Bahlil di Jakarta. Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha. “Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita Lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan,” ujar Bahlil. Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan. “Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM,” imbuh Agus. Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. “Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi,” jelas Agus. Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi. “Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif,” jelas Agus. Lebih lanjut, Kementerian ESDM melakukan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih fleksibel tengah dilakukan pemerintah. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Bahkan diberikan penawaran skema gross split baru yang lebih sederhana dan feasible. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024. Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil 75-95 persen bagi kontraktor, WK Migas Non Konvensional menarik. Nama Media: Neraca Narasumber: Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

Read More »

MOTOR PEREKONOMIAN BARU DI TANAH JAWARA

Sejumlah investasi unggulan di Provinsi Banten diproyeksi mampu menciptakan sumber-sumber perekonomian baru bagi wilayah ini. Hal ini tak terlepas dari pesona Banten sebagai destinasi investasi unggulan nasional. Sejumlah investasi unggulan di Provinsi Banten diproyeksi mampu menciptakan sumber-sumber perekonomian baru bagi wilayah ini. Hal ini tak terlepas dari pesona Banten sebagai destinasi investasi unggulan nasional. Setidaknya hal itulah yang terungkap dalam Banten Investment Forum (BIF) 2024 yang diselenggarakan di JHL Solitaire, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (29/10). Dalam ajang tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Banten Ameriza Ma’ruf Moesa mengungkapkan bahwa perlu adanya dorongan untuk menciptakan investasi berkelanjutan yang berorientasi pada serapan tenaga kerja yang tinggi. Hal itu, imbuhnya, menjadi kunci untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan selaras dengan serapan tenaga kerja di Banten. “Tahun ini kita perkirakan ekonomi Banten pada tahun 2024 tumbuh relatif sama dengan tahun lalu antara kisaran 4,7% sampai 5,3%. Dan kami yakini untuk tahun depan ada sedikit perbaikan,” jelasnya. Dia mengatakan bahwa penting bagi Banten untuk mulai masuk ke sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, agroindustri, dan agrowisata. Pasalnya, sektor-sektor tersebut memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi. “Kalau industri padat modal di Banten ini sudah bertumbuh dengan sendirinya, sehingga perlu kita dorong motor baru di Kawasan Banten Selatan,” ujarnya. KPw BI Banten juga meyakini bahwa wilayah ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang ekonomi sehingga untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang besar-besar itu tidak ada cara lain adalah dengan cara investasi. “Kami optimis Pemerintah Provinsi Banten bisa menarik investasi secara lebih banyak karena kalau kami lihat potensi yang paling tidak bisa dimiliki orang lain adalah lokasinya yang strategis,” jelasnya. Menurutnya, Banten secara letak geografis merupakan provinsi terdekat dari Jakarta, memiliki Bandara internasional, dan memiliki akses jalan tol hingga pelabuhan. “Dan yang paling menarik adalah satu provinsi ini memiliki hampir lebih dari dua tol strategis nasional,” katanya. Apalagi, saat ini Banten memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang dan KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten di BSD yang berada di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, terdapat dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten, yakni di BSD Tangerang dan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 yakni Pengembangan Green Area dan Eco City. Selain itu, ada juga proyek investasi yang tengah ditawarkan, yakni Tahura Banten, Sports Center Banten, Tanjung Lesung, dan Solar Power Plant. “Jadi kami yakin kebijakan ini sebagai driver untuk lebih menggairahkan investasi di Banten pada umumnya,” ujarnya. Kondisi ini, imbuhnya, menjadi peluang sekaligus tantangan guna menciptakan investasi yang kuat baik dari segi investasi industri pengolahan dan properti, serta penanaman modal yang kuat pada sektor lainnya di Banten. “Jadi kami melihat satu sisi Banten memiliki prospek investasi, tapi juga Banten memiliki challenge. Kami lihat sejauh ini, nampaknya investasi masih terfokus pada industri besar,” jelasnya. Menurutnya, jika dilihat dari komposisi investasi, sebagian besar industri di Banten bertumpu pada sektor logam dasar, industri kimia, petrokimia. Namun, sebagian besarnya mungkin belum terlalu bersifat inklusif. Artinya, kata Ameriza, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian tertentu. Sementara itu, dinamika penyiapan SDM di Banten saat ini memang masih menjadi tantangan yang harus segera dijawab. “Kami mengusulkan, untuk juga tidak hanya fokus pada investasi di bidang industri pengolahan, tapi juga bisa masuk ke sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, agroindustri, agrowisata. Jadi kami harapkan dengan investasi yang mendorong ke sektor unggulan yang bersifat inklusif tadi, dia dapat bisa menciptakan tenaga kerja yang bisa diserap oleh tenaga kerja lokal,” jelasnya. Dia menilai bahwa di sektor pariwisata, Banten memiliki sejumlah pantai yang sudah terkenal akan keindahannya, kemudian ada pegunungan, pesawahan, dan juga pertanian. “Kita tahu bahwa luas lahan pertanian kita sangat besar, sehingga ia juga kini tengah mendorong petani-petani di Banten agar memproduksi komoditas yang memiliki nilai jual yang baik,” katanya. SINERGITAS Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Banten Al Muktabar melalui Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti mengatakan bahwa saat ini memang perlu adanya sinergitas dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif. “Sehingga dapat mendorong terciptanya investasi yang berkualitas yang mampu berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serapan tenaga kerja yang signifikan,” kata Virgojanti pada ajang Banten Investment Forum 2024. Dia mengungkapkan bahwa dengan melihat kondisi saat ini, memang diperlukan kebijakan pro bisnis yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal itu, imbuhnya, sebagai upaya stimulasi bagi sektor usaha yang pada muaranya akan berimplikasi pada peningkatan perekonomian dan daya beli masyarakat. “Berkenaan dengan hal itu, untuk mendukung terciptanya kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya, Pemprov Banten telah menyelenggarakan perizinan berbasis risiko, sebagai bagian dari paket ekonomi serta membentuk Satgas Percepatan Usaha di seluruh Banten,” jelasnya. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan menambahkan bahwa perlu adanya penyesuaian kualitas SDM di Banten agar serapan tenaga kerja bisa sepenuhnya dinikmati warga lokal. “[Hal ini lantaran] investor, apalagi investasi yang bermuatan teknologi tinggi, tidak mungkin juga menyerap tenaga yang tidak kompeten,” katanya. Untuk itu, dia menilai bahwa hal ini sangat penting agar serapan investasi yang tinggi bisa berbanding lurus dengan serapan tenaga kerjanya. Nama Media: Bisnis Indonesia Narasumber: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Banten Ameriza Ma’ruf Moesa

Read More »

Jawa Tengah Surga Investasi Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempromosikan potensi investasi demi memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemenuhan realisasi investasi yang pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp64,18 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempromosikan potensi investasi demi memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemenuhan realisasi investasi yang pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp64,18 triliun. Untuk mempromosikan berbagai potensi investasi, Pemprov Jateng bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah kembali menggelar Central Java Investment Business Forum (CJIBF). Agenda tahunan itu dilaksanakan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan menghadirkan perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, pelaku usaha, serta calon investor baik dari dalam maupun luar negeri yang hadir secara daring. “Acara promosi investasi tahunan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah momentum penting untuk mendorong minat dan realisasi investasi di Jawa Tengah,” ucap Nana Sudjana, Pj. Gubernur Jawa Tengah, dalam pembukaan CJIBF 2024 pada Selasa (29/10/2024). Pada tahun ini, CJIBF 2024 mengusung tema “Enhancing Sustainable Growth Through Green and Circular Economy.” Nana menjelaskan bahwa tema tersebut mencerminkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. “Kami menawarkan berbagai sektor investasi, mulai dari manufaktur, agrikultur, infrastruktur, energi, hingga pariwisata,” lanjutnya. Direktur Pengembangan Promosi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rakhmat Yulianto, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan CJIBF 2024. Rakhmat juga menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam agenda tahunan tersebut sejalan dengan isu hari ini. “Mau tidak mau, ke depan, kita harus menyediakan energi hijau karena demand-nya seperti itu,” ucapnya. PROYEK UNGGULAN Dalam rangkaian kegiatan Investment Challenge, terkumpul 19 proposal proyek investasi dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Setelah melewati proses penilaian, proyek pembangunan Rumah Sakit Hijau yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Semarang terpilih sebagai pemenang terbaik dalam kompetisi tersebut. Nilai investasi yang ditawarkan mencapai angka Rp350 miliar dengan skema kerja sama melalui sewa lahan oleh investor. Terbaik kedua dalam Investment Challenge CJIBF 2024 diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menawarkan proyek pengembangan Kawasan Khusus Perikanan Terpadu. Sementara pada peringkat terbaik ketiga, terpilih proyek investasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Grobogan. Rahmat Dwisaputra, Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian dalam kompetisi tersebut, di antaranya adalah nilai investasi dan manfaat ke lingkungan. Harapannya, proyek investasi tersebut tak cuma mampu memberikan dampak positif secara ekonomi tetapi juga ikut memberikan keuntungan bagi masyarakat serta lingkungan. “Melalui penyelenggaraan CJIBF ini kami berharap Jawa Tengah tetap menjadi the best place to invest dan realisasi investasi di Jawa Tengah bisa meningkat. Sejalan dengan visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan,” jelas Rahmat. Kepala Perwakilan BI Jateng juga menyampaikan bahwa pemenang proyek investasi dalam CJIBF 2024 bakal dipromosikan melalui berbagai kanal yang tersedia antara lain melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan bahwa promosi juga akan dilakukan melalui Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di Singapura, Jepang, Australia, China, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, serta Inggris. Sakina mengungkapkan bahwa lewat promosi tersebut, pemenang Investment Challenge CJIBF berkesempatan untuk menjaring calon investor. Hal yang sama telah dialami pemenang kompetisi serupa pada tahun sebelumnya. Bahkan, Letter of Intent (LOI) telah diteken dengan calon investor. “Yang kemudian tertarik itu dari best practice yang sudah ada, pelaku usaha Jepang, China, kemudian Amerika itu tertarik dengan proyek investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang geothermal di Kabupaten Banjarnegara,” jelas Sakina. Nama Media: Bisnis Indonesia Narasumber: Direktur Pengembangan Promosi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rakhmat Yulianto

Read More »

Sulsel Percepat Ekosistem Ekonomi Halal

Bank Indonesia (BI) meyakini Sulsel memiliki potensi besar untuk menjadi hub pembangunan ekonomi syariah nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Bank Indonesia (BI) meyakini Sulsel memiliki potensi besar untuk menjadi hub pembangunan ekonomi syariah nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama mengatakan, Sulsel memiliki potensi kuat dalam pengembangan produk halal. Lantaran didukung populasi mayoritas muslim serta sektor pertanian yang besar dan kuliner lokal yang telah bersertifikasi halal. Berdasarkan data, sektor pertanian di Sulsel menyumbang sekitar 30% dari total produksi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), sedang pertumbuhan UMKM juga cukup tinggi, menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak di Indonesia. “Kami merancang Sulsel ini menjadi hub ekonomi syariah untuk wilayah timur Indonesia, menguatkan pembangunan ekonomi syariah di Sulawesi, Maluku, hingga Papua,” ujarnya, saat penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024, di Hotel The Rinra Makassar, Selasa (29/10/2024). Wahyu menambahkan, Sulsel sangat realistis menjadi pusat ekonomi syariah nasional, yang saat ini masih berpusat di Pulau Jawa, tetapi memiliki potensi kuat sebagai pusat di kawasan timur. BI bersama pemerintah terus mempercepat ekosistem ekonomi halal di Sulsel melalui percepatan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan dan UMKM serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai keuangan syariah. Beberapa pelaku industri halal di Sulsel, lanjut Wahyu, telah berhasil menembus pasar Eropa yang mulai menggemari produk halal karena dianggap lebih bersih dan higienis. “Pasar produk halal itu lebih luas dan mencakup seluruh dunia, berbeda dengan produk non-halal yang terbatas. Kami terus mendorong langkah ini untuk mendukung cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global,” pungkasnya. Nama Media: Ujung Pandang Ekspres Narasumber: Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama

Read More »

About Us

  • Why Invest In Indonesia

Investment Guidebook

Download Here

Project Opportunities

  • Infrastructure
  • Energy
  • Healthcare​
  • Tourism
  • Special Economic Zone​
  • Industrial Estate

Procedure

  • Setting Up Company​
  • Taxation
  • Incentives
  • Foreign Company Representative Office
  • Legal Overview

Contact Info

  • Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) London
  • Ministry of Investment of the Republic Indonesia - Investment Coordinating Board (BKPM)
  • +44 (0) 3440 3830
  • iipc.london@investinindonesia.uk
  • 19th Floor, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom
  • Why Indonesia
  • Project Opportunities
    • Infrastructure
    • Energy
    • Special Economic Zone
    • Healthcare
    • Tourism
    • Industrial Estates
  • Services
    • Service
    • Our team
    • Letter of Reference
  • Procedure
    • Setting Up Company​
    • Taxation
    • Incentives
    • Foreign Company Representative Office
    • Legal Overview
  • Contact Us
  1. Anambas
  2. Bandung
  3. Bangka
  4. Banyuwangi
  5. Bengkulu
  6. Blitar
  7. Blora
  8. Bogor
  9. Bonoi Tidal River Bore
  10. Bugam Raya
  11. Bulukumba
  12. Cianjur
  13. Donggala
  14. Garut
  15. Gresik
  16. Gunung Kidul
  17. Gunung Sitoli
  18. Jambi
  19. Kerinci
  20. Kulon Progo
  21. Magelang
  22. Malang
  23. Medana
  24. Merangin
  25. Mojokerto
  26. Muara Enim
  27. Nias Utara
  28. Pagar Alam
  29. Palembang
  30. Palu
  31. Pangandaran
  32. Pasuruan
  33. Pekanbaru
  34. Pesisir Selatan
  35. Pontianak
  36. Rembang
  37. Rote Island
  38. Rupat Island
  39. Sabang Weh Island
  40. Samosir
  41. Sanggau
  42. Saumlaki
  43. Selayar Island
  44. Selayar
  45. Semarang
  46. Serang
  47. Singkawang
  48. Sleman
  49. Sukabumi
  50. Sumenep
  51. Sungai Penuh
  52. Tasikmalaya
  53. Toba Samosir
  54. Trenggalek
  55. Wakatobi
  56. Wonogiri
  1. Wakatobi
  2. Tanjung Lesung
  3. Morotai
  4. Mandalika
  5. Labuan Bajo
  6. Kepulauan Seribu dan Kota Tua
  7. Bromo
  8. Borobudur
  9. Lake Toba
  10. Tanjung Kelayang