Investasi Hilirisasi Nikel di Maluku Utara Capai Rp 55 T

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim, Provinsi Maluku Utara menjadi sebagai daerah tersukses dalam mendorong hilirisasi nikel. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim, Provinsi Maluku Utara menjadi sebagai daerah tersukses dalam mendorong hilirisasi nikel. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, program hilirisasi terbukti mendorong perekonomian di daerah tersebut. “Maluku Utara adalah contoh sukses program hilirisasi. Pada Januari-September 2024 ini aliran investasi yang masuk dalam rangka hilirisasi di Maluku Utara kurang lebih sekitar Rp 55 triliun,” kata Yuliot d Ternate, Rabu (30/10). Derasnya aliran investasi di sektor hilirisasi itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Malu­ku Utara tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi di dunia pada tahun 2023, yakni sebesar 20,49%. Bali kan, pada tahun 2022 lalu, Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga24%. Kendati mengalami kemgyuan cukup pesat, Yuliot memastikan, proyek hilirisa­si di Maluku Utara masih akan terus bergulir dengan men­dorong akti vitas pengolahan lebih lanjut. “Kementerian ESDM sudah memetakan pohon industri yang bisa dilakukan proses hilirisasi yang lebih dalam lagi. Bukan hanya pada tingkat pertama, tetapi kita akan masuk pada tahap kedua, ketiga dan keempat, sehingga nilai tambah yang teijadi lebih besar, khususnya di Maluku Utara,” papar Yuliot. Nama Media: Kontan Narasumber: Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung

Read More »

Arus Lancar Investasi TPT Jateng

Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diklaim tak memengaruhi arus penanaman modal di sektor tekstil dan produk tekstil alias TPT di Jawa Tengah. Kondisi tersebut dipandang dapat menjadi peredam kekhawatiran pebisnis di tengah derasnya arus investasi ke provinsi ini. Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex diklaim tak memengaruhi arus penanaman modal di sektor tekstil dan produk tekstil alias TPT di Jawa Tengah. Kondisi tersebut dipandang dapat menjadi peredam kekhawatiran pebisnis di tengah derasnya arus investasi ke provinsi ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah bahkan mengungkapkan bahwa saat ini telah ada pebisnis TPT yang antre untuk membenamkan investasinya di wilayah ini. “Saat ini itu ada 10 Penanaman Modal Dalam Negeri [PMDN] yang akan masuk ke Jawa Tengah. Mulai pengembangan baru, relokasi, empat di antaranya itu TPT,” jelas Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari, dikutip Rabu (30/10). Dia menjelaskan bahwa laporan tersebut diambil dari data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Investor tersebut, imbuhnya, saat ini tengah mengurus perizinan usaha dan dalam waktu dekat bakal mulai melakukan pengembangan ataupun kegiatan operasional usahanya. Adapun, terkait rencana investasi dari 10 perusahaan tersebut, Sakina menjelaskan bahwa ada perusahaan yang memang tengah melakukan relokasi, pembukaan pabrik baru, serta memperluas pabriknya di Jawa Tengah. “Ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Tengah yang berkembang,” ujarnya. Menurutnya, fakta tersebut mematahkan anggapan bahwa TPT merupakan sunset industry yang tengah memasuki periode gelap. Kondisi tersebut, imbuhnya, tak berlaku di Jawa Tengah yang menurutnya masih memiliki potensi yang menjanjikan pada sektor usaha TPT. “[Untuk pilihan] lokasinya sekarang itu para pelaku usaha melihatnya infrastruktur. Jadi memang hampir semuanya yang dilalui jalan tol. Mulai dari Brebes, kemudian Pemalang, Tegal, Pekalongan, kemudian juga Batang, Kendal, Semarang. Ke bawah itu ada Salatiga, Sragen, dan Karanganyar,” jelas Sakina. Selain sektor TPT, dia juga mengungkapkan bahwa perlahan Jawa Tengah mulai menerima investasi dari sektor usaha anyar yang lebih padat modal. Beberapa investasi yang sudah masuk seperti pabrikan anoda, katoda, serta baterai yang kebanyakan berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). “Yang pasti, bagi Jawa Tengah semuanya penting. Artinya, industri padat karya dan padat modal tetap semuanya akan menjadi concern kami untuk investasi,” jelasnya. Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa realisasi investasi pada Kuartal III/2024 telah mencapai Rp17,94 triliun atau 82,26% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, investasi PMA dan PMDN mencapai Rp51,11 triliun sementara realisasi Usaha Menengah dan Kecil (UMK) mencapai Rp14,78 triliun. Realisasi investasi sebesar Rp17,94 triliun tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 318.195 orang. Adapun jumlah penambahan proyek tercatat berada di angka 48.810 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meyakini bahwa wilayah ini memiliki daya saing yang mumpuni dan masih akan terus mampu meningkatkan capaian realisasi investasinya. “Saya mengajak para Bupati dan Wali Kota untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan promosi investasi. Sediakan fasilitas dan kemudahan, serta jelaskan insentif menarik bagi calon investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di sini,” jelasnya, Selasa (29/10). Dia pun memandang bahwa Jawa Tengah memiliki beberapa keunggulan. Menurutnya, dukungan infrastruktur, tenaga kerja yang berkualitas, serta kebijakan pro investasi yang inovatif telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing investasi di Jawa Tengah. Dia berharap bahwa dengan capaian realisasi yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi dan perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Apalagi, pesisir pantai utara Jawa telah menjadi destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Di kawasan tersebut, berdiri berbagai kawasan industri lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), misalnya, menjadi kawasan industri pelat merah dengan fasilitas yang cukup lengkap. “Tanah merupakan tanah matang, bukan urugan. Akses tol sangat dekat sekali, langsung ke kawasan. Bahkan, saat ini KITB sudah berproses menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” katanya Selasa (29/10). Sebelum KITB, Jawa Tengah juga memiliki Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah lebih dulu berstatus sebagai KEK. Pada lahan seluas 1.000 hektare (ha) tersebut, kata Nana, ada proyek pembangunan Pelabuhan Kendal yang menawarkan akses transportasi yang optimal bagi pelaku industri. Selain itu, di Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi, ada Kawasan Industri Wijayakusuma serta Aviarna Industrial Park yang luasan lahannya berkisar di angka ratusan hektare. Begitu pula di Jatengland Industrial Park yang berlokasi di Kabupaten Demak. PENAWARAN PROYEK Di sisi lain, Central Java Business Investment Forum (CJIBF) 2024 yang digelar pada Selasa (29/10), juga telah berhasil mengantongi 19 proyek investasi dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Belasan proyek tersebut masuk dalam kompetisi Investment Challenge yang menjadi rangkaian CJIBF. Sakina, Kepala DPMPTSP Jateng, mengungkapkan bahwa 19 proyek tersebut bakal dikurasi untuk mencari Investment Project Ready to Offer (IPRO) terbaik. “Melalui parameter yang sudah ditetapkan, terutama finansial,” jelasnya. Pada tahun ini proyek investasi Rumah Sakit Hijau yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Semarang berhasil terpilih menjadi pemenang. Proyek tersebut menawarkan nilai investasi sebesar Rp350 miliar dengan skema kerja sama melalui sewa lahan oleh investor. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini hanya menerima pemasukan dari hasil sewa lahan. Adapun proses pembangunan hingga operasional diserahkan sepenuhnya kepada investor. Lahan seluas 3,6 hektare (ha) telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Semarang di Kecamatan Tengaran. Lokasinya berada di jalan utama penghubung Kota Semarang, Kota Surakarta, serta DI Yogyakarta. Rumah sakit itu rencananya bakal memiliki kapasitas 200 tempat tidur dengan layanan kesehatan dengan aplikasi teknologi yang cerdas, hemat energi, dan hijau vegetasi. Selain di Kabupaten Semarang, Investment Challenge dalam CJIBF 2024 juga menunjuk 2 IPRO terbaik lainnya yaitu proyek pengembangan kawasan khusus perikanan terpadu di Kabupaten Cilacap, serta proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Grobogan. Sakina menjelaskan bahwa seluruh peserta Investment Challenge bakal berkesempatan untuk dipromosikan proyeknya lewat berbagai kanal yang ada. Seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri maupun Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Singapura, Jepang, Australia, China, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, serta Inggris. “Yang kemudian tertarik itu dari best practice yang sudah ada, pelaku usaha Jepang, China, kemudian Amerika itu tertarik dengan [proyek investasi] Energi Baru Terbarukan (EBT) yang geotermal [di Kabupaten Banjarnegara],” jelas Sakina. Nama Media:Bisnis Indonesia Narasumber:Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana

Read More »

Galang Investasi Proyek Berbasis Bagi Hasil

Bank Indonesia (BI) berupaya mengukuhkan posisi RI sebagai model ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu dituangkan dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang bertema Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth. JAKARTA – Bank Indonesia (BI) berupaya mengukuhkan posisi RI sebagai model ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu dituangkan dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang bertema Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth. “Tema ini menggambarkan kekuatan kolaborasi untuk mengukuhkan posisi Indonesia di tengah tantangan global,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (30/10). Menurut Perry, terdapat empat program strategis untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia. Pertama, peluncuran aplikasi Halal Traceability. Tujuannya, memperkuat ekosistem jaminan produk halal dengan menyediakan sistem informasi yang memfasilitasi penelusuran bahan produk dari huhj hingga ke konsumen. Kedua, digitalisasi produk pesantren. Mencakup pengembangan sistem pembayaran. pemasaran, dan pelaporan keuangan yang lebih efisien. Inisiasi pengembangan sharia restricted investment account (SRIA) merupakan program ketiga yang diluncurkan. Produk itu merupakan implementasi amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengaturan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK)guna menggalang dana dari nasabah investasi untuk proyek berbasis bagi hasil. ‘Dengan dukungan Kemen-terian Keuangan dan OJK, kami berharap SRIA akan semakin diminati masyarakat sebagai alternatif investasi svariah,’ tuturnya. Keempat, strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan svariah Indonesia (SNLIEKSI). Pada kesempatan yang sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekonomi syariah dan industri halal berperan strategis dalam memperkuat ke tahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87 persen. RI sangat potensial untuk mengembangkan eksyar. Merujuk State ofThe Global Islamic Economy (SGIEI) Report pada 2023, Indonesia menempati posisi ketiga.  Narasumber: Gubernur BI, Perry WarjiyoNama Media: Jawa Pos

Read More »

Ekonomi Syariah Dorong Target Pertumbuhan

Segala cara pemerintah tempuh untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisius menca­pai 8% dalam waktu lima tahun ke depan. Misalnya mengoptimalkan ekonomi syariah di pasar dalam negeri. Segala cara pemerintah tempuh untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisius menca­pai 8% dalam waktu lima tahun ke depan. Misalnya mengoptimalkan ekonomi syariah di pasar dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 48,71%. Melihat hasil itu, Airlangga melihat ekonomi syariah memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk juga membantu target laju ekonomi 8%. “Maka perlu didorong sumber pendapatan baru seperti ekonomi syariah ini,” jelas dia saat pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, kemarin. Untuk itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pihaknya menggagas empat program untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dalam ekosistem finansial Indonesia. Pertama, aplikasi halal traceability. Kedua, digitalisasi produk pesantren. Ketiga, peresmian Syariah Restricted Investment Ac­count (SRIA). Keempat, strategi literasi dan inklusi ekono­mi dan keuangan syariah di Indonesia. Narasumber:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Read More »

Banten Investment Forum 2024 Tawarkan Peluang dan Kemudahan Berinvestasi

Implikasi: Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (Kpw) Banten menggelar kegiatan “Banten Investment Forum 2024” yang dihadiri para pelaku usaha, Perbankkan, pemerintah serta masyarakat, di Kawasan Gading Serpong, Tangerang, Selasa (29/10/2024). Pemerintah  Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (Kpw) Banten menggelar kegiatan “Banten Investment Forum 2024” yang dihadiri para pelaku usaha, Perbankkan, pemerintah serta masyarakat, di Kawasan Gading Serpong, Tangerang, Selasa (29/10/2024). Kegiatan yang mengusung tema “Investment To Enhance Inclusive and Sustainable Economic Growth” ini dibuka oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Nurul Ichwan serta dihadiri Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti serta para kepala daerah di Provinsi Banten, pelaku usaha dan Perbankkan dan juga para mahasiswa serta unsur terkait lainnya. Diantara peluang investasi di Banten yang ditawarkan yakni pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Pandeglang, Pengelolaan Banten International Stadium (BIS) di Kota Serang, Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Lebak, Kawasan Industri Pengolahan Limbah B3, KEK Tanjung Lesung, Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK, serta berbagai potensi investasi lainnya baik usaha skala besar dan UMKM dengan penunjang infrastruktur yang memadai dan pelayanan perizinan yang optimal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Hj. Virgojanti mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang untuk mempertemukan para pelaku usaha atau investor, calon investor, unsur Perbankan serta pemerintah daerah dan masyarakat.” “Melalui kegiatan ini kami ingin mendapatkan masukan dari para pemerhati dan pelaku ekonomi terkait dengan apa-apa saja peluang investasi yang bisa dilakukan di Provinsi Banten, ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu direkomendasikan dalam rangka perbaikan di bidang layanan investasi yang diberikan oleh kami di pemerintah Provinsi Banten,” kata Virgojanti. Kegiatan tersebut diisi dengan Diskusi atau ‘talkshow’ berkaitan dengan peluang investasi dan tantangan ekonomi ke depan dengan menghadirkan narasumber dari pelaku usaha Joshua Pardede (Permata Bank), Kepala BI Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, serta narasumber lain dari Bappenas, Kementerian ESDM, PLN UID Banten dan Bank Indonesia. Selain diskusi berkaitan dengan prospek ekonomi Banten 2025 serta peluang investasi ekonomi hijau, juga dilakukan kegiatan penyerahan penghargaan kepada para bupati/walikota sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah kabupaten/ kota yang telah bersama-sama mendorong pertumbuhan dan juga kemudahan dalam investasi di Provinsi Banten. “Tidak akan tercapai realisasi investasi tanpa kerjasama dan kolaborasi kita bersama-sama,” kata Virgojanti. Selain penghargaan kepada para kepala daerah dengan berbagai kategori berkaitan dengan investasi, juga termasuk apresiasi diberikan pada dunia usaha yang sudah berkinerja baik dalam hal pemberian laporan pelaksanaan kemitraan usaha dan sebagainya. “Kami juga hari ini melakukan ‘launching’ brand Investment di Banten yakni “Banten Gold”. kata Virgojanti. Ia mengatakan, alasan mengusung brand Banten Gold sebagai identitas dalam bidang investasi, didasarkan atas berbagai masukan dari berbagai kalangan, bahwa Banten ini potensinya sangat besar namun kurang ‘narsis’ sehingga diperlukan identitas yang kuat untuk bidang investasi yakni diberi nama “Banten Gold”. “Banten Gold” merefleksikan semangat transformasi dan komitmen kolektif dalam menciptakan ekosistem bisnis dan Investasi. Banten Gold menjadikan Banten sebagai destinasi investasi yang unggul dan kompetitif serta berkelanjutan di masa yang akan datang, Banten Gold : Geostrategic Position, Opportunities Widely, Leading In Investment Cluster and Distinctive Sector Connectivity Selain itu juga dilangsungkan pemaparan pengembangan dan peluang investasi dari dunia usaha yakni dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK serta dari PT Bumi Serpong Damai (BSD). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM, serta kegiatan ‘one on one’ yakni pertemuan dan diskusi secara mendalam bagi investor terkait dengan apa saja peluang investasi yang bisa dilakukan di Provinsi Banten. Kemudian dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama (MoU) kemitraan usaha antara pengusaha besar dan beberapa UMKM yang ada di Provinsi Banten. Sementara Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar berhalangan hadir di acara tersebut dan menyampaikan sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Virgojanti. Dalam sambutannya Al Muktabar menekankan pentingnya investasi dalam upaya pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. “Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada para investor dan calon investor atas dipilihnya Provinsi Banten sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usahanya yang tentunya pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah,” kata Al Muktabar. Melalui pertemuan ini, kata Al Muktabar, diharapkan akan terbangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah pelaku usaha atau investor dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Banten. “Sehingga dapat mendorong terciptanya investasi yang berkualitas mampu berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan serapan tenaga kerja secara signifikan,” kata Al Muktabar. Sedangkan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Nurul Ichwan dalam sambutannya menekankan agar seluruh pihak (stakeholder) yang berkaitan dengan investasi harus mematuhi dan mengikuti norma baru yang disepakati bersama termasuk oleh PBB yakni dengan istilah yang populer disebut dengan ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) atau bagi pelaku usaha norma baru yang diikuti itu yakni Environmental, Social dan Governance (ESG) atau tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan. “Kita harus memahami bahwa ini sudah menjadi norma global baru dalam dunia usaha. Karena jika berbicara investasi tidak bisa secara eksklusif kita bisa menghindari diri untuk tidak mengikuti norma-norma tersebut,” kata Ichwan. Dalam kesempatan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota serta sejumlah perusahaan di Banten atas kinerjanya dalam bidang investasi. Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah dan pimpinan perusahaan di Banten, pada kegiatan “Banten Investment Forum 2024” di salah satu hotel di Kawasan Gading Serpong, Tangerang, Selasa. Penghargaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terbaik pertama atas kinerja investasi selama periode 2023 diberikan kepada PT Lami Packaging Indonesia di Cikande Serang, kemudian perusahaan PMA terbaik dua PT Jakarta Biopharmaceutical Industry di Kabupaten Serang dan PMA terbaik 3 PT Aplus Pacific di Kabupaten Lebak serta penghargaan bagi perusahaan PMDN terbaik Tahun 2024 dan juga perusahaan UMKM terbaik. Selanjutnya penghargaan kinerja dan pelayanan investasi diberikan kepada

Read More »