Investasi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia semakin membuka lebar pintu bagi investor. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Omnibus Law yang merevisi daftar negatif investasi asing. Indonesia semakin membuka lebar pintu bagi investor. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Omnibus Law yang merevisi daftar negatif investasi asing. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, sebelumnya ada 100 sektor yang dilarang digarap investor. “Kini, hanya lima sektor saja yang tidak dapat dimasuki oleh investasi asing. Hal itu harus dilakukan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor,” kata Rosan melalui keterangan di Jakarta, Kamis (28/11/2024). Menurutnya, investasi merupakan faktor yang berperan penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Karena itu, Pemerintah akan fokus meningkatkan aliran investasi berkualitas sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan ekonomi ke depannya. Untuk mencapai target 8 persen, lanjut Rosan, terlihat bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini didorong oleh beberapa faktor utama. Rosan menyebut, konsumsi domestik memberikan kontribusi sebesar 53-54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi berperan sekitar 24-25 persen. Pengeluaran Pemerintah menyumbang sekitar 8-9 persen. Sedangkan ekspor minus impor berkontribusi sekitar 2 persen. Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski menghadapi berbagai tantangan global, tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di 5,2 persen. Hal tersebut merupakan bukti kuatnya fondasi perekonomian di negara ini. Ke depannya, Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat tetap meningkat. Luhut menyampaikan, Pemerintah terus bekerja keras meningkatkan daya saing ekonomi dengan fokus pada reformasi dan peningkatan efisiensi di seluruh kemente-rian dan lembaga. “Kami yakin Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang. Perekonomian tetap solid meskipun terdapat ketidakpastian global, kami masih memiliki ruang yang besar untuk tumbuh,” yakin Luhut. Nama Media:Rakyat Merdeka Narasumber:Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan

Read More »

Kuartal III Investasi KEK Capai Rp 242,5 Triliun

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat, realisasi investasi KEK secara kumulatif telah mencapai Rp 242,5 triliun hingga kuartal III 2024. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja hingga September 2024 mencapai 151.260 orang. JAKARTA, (KB).- Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat, realisasi investasi KEK secara kumulatif telah mencapai Rp 242,5 triliun hingga kuartal III 2024. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja hingga September 2024 mencapai 151.260 orang. “Dengan 394 pelaku usaha di KEK,pemerintah semakin optimistis target investasi di KEK dapat tercapai,” kata Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Edwin berharap seluruh KEK ini bisa mencapai target yang telah ditetapkan. “Kami mengharapkan pada sisa tahun 2024, seluruh KEK mampu memenuhi komitmen dan mendorong rencana realisasi investasi dan serapan tenaga kerja yang telah ditargetkan sebelumnya,” ujarnya. Dari 24 KEK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, delapan KEK unggulan seperti KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK Mandalika, KEK Nongsa, KEK Sanur, KEK Singhasari, KEK Kura Kura Bali dan KEK Lido telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan merealisasikan sebagian besar target investasi (di atas 75 persen). Di sisi lain, beberapa KEK juga mencatatkan kinerja menonjol dalam penyerapan tenaga kerja seperti KEK Batam Aero Technic (BAT), KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. “Pemerintah terus mendukung berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK di Indonesia. Salah satu upaya untuk optimalisasi pengembangan KEK melalui debottlenecking bersama stakeholder sehingga diharapkan kinerja KEK ke depan dapat lebih optimal,” ucapnya. Lebih lanjut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bekerja sama dengan LPEM UI untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja KEK secara tepat dan reliable. “Agar lebih komprehensif, tahun ini LPEM UI mengembangkan indikator penilaian pada KEK menjadi 3 pilar untuk melakukan kajian dengan penilaian pada pilar kinerja layanan, kinerja capaian, dan dampak luas,” tutur Tim Kajian LPEM UI Yusuf Reza Kurniawan. Edwin berharap dengan adanya kerja sama dengan LPEM UI, dapat diperoleh gambaran kinerja atas capaian yang dilaksanakan dari awal tahun hingga saat ini yang kemudian akan dievaluasi oleh LPEM UI. “Sehingga dapat memberikan optimalisasi dalam akselerasi tercapainya tujuan dalam pengembangan KEK di Indonesia,” ucap Edwin. Nama Media:Kabar Banten Narasumber:Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang

Read More »

Perizinan Investasi Dipermudah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten membuka peluang bagi para investor untuk membangun usaha di Provinsi Banten. Peluang investasi terbuka lebar di Provinsi Banten. Dimulai dengan kemudahan saat mengurus perizinan usaha atau berinvestasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten membuka peluang bagi para investor untuk membangun usaha di Provinsi Banten. Peluang investasi terbuka lebar di Provinsi Banten. Dimulai dengan kemudahan saat mengurus perizinan usaha atau berinvestasi. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti mengatakan pengurusan izin akan selalu mudah apabila pemohon selalu mengikuti prosedur yang berlaku. “Kalau perizinan kami melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),” ucap Virgojanti di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Selasa (26/11/2024). Apalagi, kata Virgojanti, tahapan perizinan selalu dipermudah kalau para pengusaha tidak melibatkan calo-calo dalam mengurus perizinan.”Jadi, tergantung dari pemohon. Kalau persyaratan dia ikuti sesuai, kemudian tidak masuk kepada calo-calo dan sebagainya. Insyaallah semua ada aturannya,” katanya. Dia menjelaskan kemudahan berinvestasi di Provinsi Banten akan selalu dikedepankan agar para pengusaha nyaman membangun usahanya di Tanah Jawara.”Kami kan pintu gerbangnya perizinan, kalau ada hal-hal yang jadi hambatan kami akan fasilitasi,” ungkapnya. Meskipun perizinan berada di pusat, pihaknya akan berusaha untuk membantu mencarikan solusi terbaik kepada para pengusaha.”Tujuan kami menyelesaikan hambatan-hambatan investasi,” ujar Virgojanti. Menurut Virgojanti, banyak upaya yang dilakukan untuk mempermudah proses perizinan di Banten, di antaranya mengurus secara elektronik. “Sekarang proses perizinan bisa diakses melalui aplikasi seperti Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Sistem Pelayanan Izin Elektronik Terbuka (Sipeka),” ungkap nya. Nama Media:Kabar Banten Narasumber:Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Virgojanti

Read More »

Pembiayaan EV Cerah

Multifinance meyakini penyaluran pembiayaan ke sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kian moncer pada 2025 seiring dengan perluasan relaksasi impor mobil listrik berbasis baterai oleh pemerintah. Multifinance meyakini penyaluran pembiayaan ke sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kian moncer pada 2025 seiring dengan perluasan relaksasi impor mobil listrik berbasis baterai oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memperluas kebijakan insentif impor mobil listrik berbasis baterai melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.1/2024. Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan kebijakan ini akan semakin meningkatkan minat pasar terhadap mobil listrik. Dengan demikian, kredit kendaraan listrik juga ikut terdongkrak. “Tentu saja, kebijakan pemerintah akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan mobil listrik karena hal itu akan mendorong berbagai pihak mulai dari produksi, penjualan, sampai dengan pembiayaan,” kata Wahyudi kepada Bisnis, Kamis (28/11). Dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, multifinance dapat menawarkan skema pembiayaan dengan cicilan yang terjangkau bagi nasabah. Saat ini terdapat skema pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI dengan bunga mulai dari 0,22% per bulan. BRI Finance juga mencatat pembiayaan kredit kendaraan listrik terus meningkat. Hingga Oktober 2024, porsi penyaluran pembiayaan kendaraan listrik sebesar 52% (year-to-date/YtD). Dia menyebut, masih ada tantangan yang dihadapi pembiayaan kendaraan listrik, di antaranya rendahnya minat karena kurangnya pengetahuan tentang produk, masih berkembangnya infrastruktur pendukung pengisian daya kendaraan listrik, dan harga yang masih relatif tinggi. Teranyar, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan, ada dua jenis insentif yang diberikan, pertama, bea masuk tarif 0% atas impor mobil listrik berbasis baterai dan insentif PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi. Kedua, PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai yang diproduksi lokal. Insentif kedua ini sebelumnya tidak diatur dalam beleid lama. “Pilihan kedua, bagi pelaku usaha yang impor dari negara yang ada FTA [free trade agreement] dengan Indonesia bisa mengurus pembebasan tarif bea masuk.” Nama Media:Bisnis Indonesia Narasumber:Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga, Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan

Read More »