Pengusaha asal China dan Jepang siap menggelontorkan dana untuk sektor properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan, jumlah Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi di IKN sebanyak 472. Namun dari jumlah tersebut, yang dipastikan layak disebut sebagai investor hanya 220 LoI.
Menurutnya, hal itu lantaran kebanyakan dari 472 LoI itu bercampur dengan kontraktor, konsultan, hingga supplier. Ba-suki mengaku, tengah melobi untuk mendapatkan kepastian dari 220 LoI ini.
“Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukan groundbreaking,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (8/8/2024)
Basuki bilang, investor dari Jepang dan China tersebut akan fokus masuk di sektor properti IKN. Bukan hanya perumahan, tapi juga hotel dan perkantoran.
Terkait tugasnya dalam Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di IKN, Basuki mengaku hanya melanjutkan.
“Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN, yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bapak Bahlil Lahadalia membantu mempercepat,” jelasnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024, dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, maka dibentuk Satgas IKN yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.
Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, sejauh ini pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan secara bertahap menelan investasi swasta senilai Rp 60 triliun.
“Jangan percaya hoaks yang menyebutkan IKN akan mang-krak. Semua itu saya pastikan tidak benar,” tegas Alimudin
Dia mengatakan, pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan.
Menurutnya, dalam waktu dekat semua investasi itu akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking), termasuk pembangunan infrastruktur perbankan.
Dia juga mengungkapkan, OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN.
Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045.
“Proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Manfaat hasil pembangunan IKN akan dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu,” jelasnya.
Sumber : Rakyat Merdeka
