Realisasi Investasi Tembus Rp 6 Triliun

Iklim investasi di Kota Tangsel menunjukkan tren positif. Saat ini, capaian realisasi investasi sudah di angka Rp 6 triliun. “Hampir tiap tahun kita meningkat. Tahun lalu Rp 7,4 triliun. Sekarang sampai triwulan ketiga itu hampir Rp 6 triliun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel Maulana Prayoga, kemarin. Yoga sapaan akrab Maulana Prayoga menuturkan, sektor yang menyumbang capaian realisasi tersebut di antaranya sektor konstruksi dan jasa. Di sektor jasa ada peningkatan yang luar biasa. “Kami mendapatkan arahan kebijakan bahwa sektor kesehatan akan menjadi sektor yang dioptimalkan. Sekarang sudah banyak rumah sakit yang kualitasnya luar biasa, ketersediaan dari sarana dan tenaga kesehatan juga banyak, pungkasnya. Nama Media: Jawa Pos Narasumber: Kepala DPMPTSP Kota Tangsel, Maulana Prayoga

Read More »

Perjanjian Internasional Buka Jalan Investasi ke Indonesia

Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis. Kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G-20 di 2022 dan keketuaan ASE-di 2023 merupakan modal penting untuk menjalin kerja sama perjanjian investasi internasional. Dari dua hajat internasional itu. Indonesia kian dipandang oleh banyak negara. Karenanya, penting untuk bisa memanfaatkan hal itu sebagai jalan untuk mendapatkan perjanjian investasi dan berbagai negara. Demikian disampaikan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tirta Nugraha Mursitama dalam Executive Forum bertajuk Diseminasi Kerja Sama Internasional di Bidang Investasi yang diselenggarakan Media Indonesia. Jakarta, Jumat (13/12). Pemerintah, imbuh Tirta, menginginkan perjanjian investasi internasional yang dilakukan dapat membuka jalan bagi para investor dan pelaku usaha global untuk berusaha di Indonesia. “Kita mau fungsi dari investasi internasional itu membuka jalan bagi para investor, pelaku usaha. Ketika mereka berinvestasi di negara kita. mereka sudah aman, mereka sudah nyaman.” tuturnya. “Karena ada dua unsur, yang pertama ada unsur proteksi, penjaminan, kalau saya investasi, saya diperlukan dengan baik. Dan juga ada yang kedua unsur komersial. Kita buka pasar yang besar.” lanjutnya. Saat ini setidaknya Indonesia memiliki 22 bilateral investment treaties (BITs) dan 13 treaty with investment provision (TIPs) dengan sejumlah negara dan kawasan. Selain dua jalur perjanjian itu. terdapat jalur lain, yakni investment related instrumen yang perjanjiannya dapat mengikat atau pun tidak mengikat. Tirta menuturkan perjanjian investasi internasional dari berbagai saluran itu penting lantaran dapat membuka jalan, hingga mempromosikan bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia. Informasi itu merupakan titik awal bagi negara-negara dan potensial investor mau melirik dan menempatkan modalnya di Indonesia. BKPM sebagai institusi yang mengurusi perihal penanaman modal juga dipastikan akan terus mengawal proses investasi sedari hulu hingga hilir, mulai dari tahapan awal hingga investor menjalankan bisnisnya. “Jadi mengawal sampai halaman ground breaking, komersial bahkan selama implementasi kalau ada masalah juga ada di kami.” jelas Tirta. Dari berbagai perjanjian investasi Internasional yang telah dilakukan pemerintah, lanjut Tirta, setidaknya terdapat 8 yang berada dalam fase pra negosiasi. yakni dalam tahap penjajakan. Lalu sebanyak 12 perjanjian tengah dalam tahap negosiasi itu seperti IEU-CEPA dan IPA: RI Mercosur. RI-Canada: ASEAN-Hong Kong: ASEAN-Canada: ASEAN Tiongkok: ACIA. BIT RI-KZ: IA ILTO-TETO: BITRl-TL dan I-GCC EPA. Lalu 19 perjanjian internasional investasi sedang dalam fase ratifikasi. Kemudian 13 Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA.) dan CEPA. serta 22 perjanjian bilateral investasi dalam tahap implementasi, dan 26 perjanjian telah determinasi. “Ini gambaran terkait dengan bagaimana investasi internasional dan di Indonesia itu banyak sekali yang sebenarnya kita bisa manfaatkan.” jelas Tirta. Dia menerangkan, perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis. Itu berdampak pada model perjanjian investasi bilateral yang ikut berubah. Pada model terbaru, misalnya, terdapat standar substansi perjanjian yang dirumuskan berdasarkan prinsip umum (perjanjian investasi internasional. Lalu klausula rights to regulate (hak untuk mengatur) menjamin ruang bagi negara untuk mengatur regulasi dan kebijakan di bidang investasi dalam negeri. Kemudian terdapat klausula safeguards yang merupakan pengaman yang membatasi celah bagi investor untuk menggugat pemerintah melalui forum Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Politik Luar Negeri Untungkan Indonesia Politik luar negeri bebas aktif yang digunakan Indonesia di panggung internasional memberikan ruang yang besar untuk bisa melakukan kerja sama ekonomi dengan negara mana pun. Itu termasuk menjadi salah satu elemen penting yang memungkinkan Indonesia bergerak lincah menarik investasi dari berbagai negara. “Peran Indonesia sangat baik, sangat strategis. Karena kita mengikuti semua forum-forum, baik bilateral, regional maupun multilateral. Khususnya multilateral ini kita punya kepentingan luar biasa. Sesuai dengan politik luar negeri kita, bebas aktif, kita tidak memihak. Yang paling penting adalah kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dalam negeri.” ujar Tirta. Dia mengatakan, pemerintah yang saat ini lengah aktif bergabung dengan banyak blok ekonomi seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). BRICS (Brazil Russia. India. China. South Africa), dan perjanjian dagang seperti IEU-CEPA (Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans pacific Partnership) akan memberikan dampak positif bagi investasi ke Tanah Air. Pasalnya, aspek perdagangan dan investasi amat berkaitan erat. Karenanya. Tirta meyakini upaya pemerintah dari sisi ekonomi dan perdagangan internasional juga akan memberikan rembesan pada sisi investasi. Untuk itu. Indonesia juga mempersiapkan diri untuk menerima investasi potensial yang akan masuk ke dalam negeri. “Jadi kita berusaha, makanya antara perdagangan dan investasi dan industri itu mesti bisa seiring, nempel bersama-sama. Memang tantangannya adalah kita mengidentifikasi industri-industri apa. Katakan lah memproduksi produk-produk manufaktur yang kemudian satu sisi mungkin masih perlu dilindungi. Sehingga perdagangan agak kita tutup sedikit. Itu yang penting. Nah investasinya kita channel-kan ke situ. Ini gambar besarnya. Tapi kemudian intinya kita tidak memihak kepada satu negara lain atau blok negara-negara yang lain.” jelas Tirta. Manfaat Gabung OECD Lebih jauh. Tirta menuturkan, aksesi Indonesia pada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) akan memberikan dampak positif bagi kinerja investasi ke depan. Keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat menjadi katalis reformasi struktural: meningkatkan daya tarik investasi: peluang berpartisipasi dalam penyusunan standar OECD: memberi sinyal Indonesia siap menjadi negara maju: meningkatkan citra Indonesia dimata dunia: dan membuka jejaring global yang lebih luas. “Indonesia telah menjadi mitra strategis OECD sejak 2007 bersama dengan Brasil. Tiongkok, India, dan Afrika Selatan, dan menjadi kandidat negara aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024,” jelas Tirta. Khusus pada aspek investasi. Indonesia juga cukup ditantang untuk bisa memperbaiki berbagai hal agar sesuai dengan standar yang ada di OECD. “Itu ada sekitar 26 instrumen yang terkait dengan investasi yang harus kita review. 26 instrumen ini kira kira ada perspektif, ada aturan-aturan, ada yang tebal, ada yang tipis, dan kita mencocokkan dengan partner-partner yang Indonesia punya.” sambung Tirta. Dalam konteks itu. Indonesia harus bisa memenuhi ketentuan yang berlaku di OECD. Karenanya, pengambil kebijakan tak akan segan untuk mereduksi, atau balikan membual aturan baru agar sesuai dengan praktik terbaik yang digunakan oleh OECD. Hanya, Tirta menegaskan itu bukan berarti Indonesia serta merta tunduk pada kekuatan asing. “Itu normal di global sekarang, rezim internasional itu sudah mengarahkan bahwa. mau tidak mau, suka atau tidak suka, rezim internasional membawa kita kepada suatu

Read More »

DPMPTSP Jabar Realisasikan Target Sejuta NIB untuk UMKM di 2024

Bandung-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan target sejuta Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk UMKM di 2024. Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani menuturkan bahwa per 12 Desember 2024, pihaknya bersama kabupaten/kota sudah menerbitkan 1.099.638 NIB bagi pelaku UMKM yang disebut dapat bertambah hingga akhir Desember 2024. “Ini artinya, target yang digagas pada awal tahun sudah terealisasi maksimal,” ujar Nining dalam Bewara Jawa Barat (BEJA) Volume 13 di Gedung Sate Bandung, Jumat (13/12). Kini, lanjut Nining, pihaknya menargetkan supaya 4.533.268 UMKM di Jawa Barat seluruhnya dapat terdaftar dan memiliki NIB. Sejak 2021 sampai 2024 ini, sudah 2.377.571 UMKM dan tersisa 2.155.697 lagi yang harus dirampungkan. Telah mencapai 52,4 persen bila ditambahkan dari periode sebelumnya. Kami berharap, dari penerbitan NIB ini bisa meningkatkan kapasitas UMK di Jawa Barat, lebih percaya diri meningkatkan usaha dan memiliki daya saing,” ujar Nining. Hal ini mengingat UMKM merupakan salah satu sektor penyokong produk domestik bruto (PDB) terbesar di Indonesia, yakni 61,1 persen. “Kemudian bisa melakukan penyerapan tenaga kerja 97 persen. Bayangkan, dengan potensi mereka dan mereka bisa mengembangkan sayap, maka pengurangan pengangguran, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan terjadi dengan sendirinya kalau UMKM berdaya sangat baik,” ujarnya. Karena itu, Nining berharap sekitar 2,1 juta lagi UMKM yang belum memiliki NIB, dapat segera terakselerasi, sehingga dapat memberi peluang bagi seluruh pelaku usaha untuk naik kelas. “At least kita masih punya PR (pekerjaan rumah) untuk kita kasih NIB, untuk berdaya saing di Jabar,” ujarnya. Sementara itu, Group Head Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Divisi Kredit UMKM Bank BJB Dodi Sandra Nugraha mengungkapkan akan mendukung penuh DPMPTSP Jabar untuk memastikan seluruh UMKM memiliki NIB. Salah satu strateginya, adalah dengan meminta pelaku usaha atau UMKM, yang akan mengakses layanan program pinjaman di Bank bjb harus memiliki NIB. Jadi sangat relate. Bank BJB harus mensupport, memberi pinjaman kepada UMKM. Khusus UMKM ini, yang sudah punya NIB,” tuturnya Nama Media: Neraca Narasumber: Kepala DPMPTSP Jabar, Nining Yuliastiani

Read More »

ADB Tetap Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5%

Bank multilateral Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% pada 2024 dan 2025. Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyampaikan ADB tidak mengubah proyeksi tersebut dalam satu tahun terakhir dan hanya memangkas proyeksi inflasi dari 2,8% menjadi 2,4%. “Ini adalah kisaran yang kami anggap akan terjadi pada perekonomian [Indonesia],” ujarnya dalam ADB Year-End Press Briefing, Kamis (12/12). Proyeksi yang sama juga dilakukan oleh lembaga internasional lainnya seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) untuk 2024. Namun untuk 2025, ADB memiliki proyeksi paling rendah di angka 5%, sementara IMF dan World Bank lebih optimistis di angka 5,1%. Jiro memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% pada 2024 dan 2025 didukung oleh konsumsi swasta dan belanja infrastruktur publik yang kuat, serta investasi yang membaik secara bertahap. Menurutnya, pemilihan kepala daerah seharusnya masih memberikan dukungan untuk pertumbuhan pada kuartal IV/2024. Terlebih, Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada September untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko yang jinak terhadap stabilitas harga. Di sisi lain, pertumbuhan yang seimbang dan stabilitas makroekonomi diperkirakan akan terus berlanjut pada 2025, dengan permintaan domestik yang mendorong pertumbuhan dan mengimbangi kontribusi yang lebih lemah dari ekspor neto. Inflasi yang rendah dan stabil, gaji pegawai negeri yang lebih tinggi, dan program-program belanja sosial baru dari pemerintahan yang akan datang akan mendorong pertumbuhan belanja konsumen pada 2025. Selain itu, belanja modal pemerintah (investasi publik) akan tetap kuat, dengan rencana belanja infrastruktur yang tetap kuat hingga tahun depan. Investasi swasta kemungkinan akan membaik, didorong oleh pemilu yang sukses, reformasi yang lebih awal, dan prioritas kebijakan yang lebih jelas dari pemerintahan yang baru. Nama Media: Bisnis Indonesia Narasumber: Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga

Read More »

Daikin Investasi Rp 3,3 T

PT Daikin Industries Indonesia (DIID) mengeluarkan investasi sebesar Rp 3,3 triliun untuk pabrik AC yang berlokasi di Greenland International Industrial Center (GUC), Cikarang. Pabrik ini merupakan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia yang seluruh proses mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan di dalam negeri. Direktur DID Budi Mulia menerangkan, pabrik berkapasitas penuh 1,5 juta unit akan beroperasi bertahap mulai akhir ta­hun ini. “Dengan seluruh persiapan yang telah dilakukan, kami ber­harap dapat segera memperkenalkan AC Daikin buatan Indonesia bagi masyarakat luas pada pertengahan tahun 2025 nanti,” ujar dia dalam Peresmian Pabrik Daikin, di Cikarang, Jawa Barat. Kamis (12/12/2024). Budi menambahkan, fasilitas produksi yang berdiri di atas lahan seluas 20 ha ini telah memenuhi berbagai persyaratan seperti TKDN, Standar Nasional Indonesia (SN1), dan Sertifikat Hemat Energi (SHE). “Seturut dengan komitmen Daikin pada program TKDN, dengan keberadaan pabrik ini. kami menetapkan target untuk mencapai tingkat TKDN hingga lebih dari 40% di tahun 2025 nanti. Tetapi secara bertahap komponen lokal produk AC Daikin akan diting­katkan hingga 60%.’ ucap dia. Pabrik yang baru diresmikan terse­but akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.500 pekerja. Daikin juga berencana untuk pengembangan di 2028, untuk penambahan dari residensial dan komersial. Pabrik yang akan dibangun mulai 2028 akan memproduksi AC rumah tangga dan untuk industri. ‘Total kita akan menambah tenaga kerja lagi 1.000 pekerja,” kata Budi. Adapun, pabrik AC full scale per­tama di Indonesia ini dibangun di atas lahan seluas 47.000 meter persegi. Dia merinci, untuk produksi pertamanya akan dimulai Desember ini sebanyak 2.000 unit, kemudian pada 2025 akan mencapai 1 juta set produksi, dan pada 2026 kapasitas produksi mencapai total 1,5 juta set. Untuk saat ini, pihaknya masih fokus untuk memenuhi kebutuhan AC 0,5 PK – 3 PK di Indonesia. “Ek­spor juga kita mempunyai rencana di tahun 2027, salah satu negara yang kita akan ekspor adalah ke Filipina,” jelas Budi. Presiden Direktur DIID Khamhaeng Boonthavee mengatakan, pabrik yang mulai dibangun pada Desember 2022 ini dirancang untuk memenuhi standar kualitas Daikin Global di Jepang, dengan mengintegrasikan pengalaman 100 tahun Daikin dalam industri tata udara dan keahlian dari tenaga kerja dalam negeri. ‘Sebagai pabrik AC skala penuh pertama, seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan dan pengolahan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan di Indonesia. Setiap tahap tersebut akan diawasi dan dijalankan sesuai dengan standar DAIKIN Global di Jepang untuk memastikan kualitas terbaik yang memenuhi kebutuhan konsumen kami di Indonesia,” ujar Boonthavee. Dukung Perkembangan Manufaktur Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, pembangunan pabrik skala penuh Daikin merupakan wujud nyata sin­ergi positif antara sektor swasta dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mendorong pertum­buhan ekonomi, menciptakan lapa­ngan kerja. “Sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar manufaktur global,” kata dia. Faisol menambahkan, pihaknya turut menyoroti upaya pemenuhan komitmen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan Dai­kin. ‘Kami berharap langkah Daikin dapat menginspirasi perusahaan lain untuk berkontribusi dalam mencip­takan industri yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ucap dia. Satu hal yang menarik dari produk AC adalah adanya instrumen regulasi tentang penerapan SNI secara wajib yang diatur melalui Permenperin No 34 Tahun 2013 tentang Pember­lakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci Secara Wa­jib. “Hal ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas produk, mem­perkuat daya saing industri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor,” kata Wamenperin. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET) Kementerian Per­industrian (Kemenperin) Priyadi Arie Nugroho mengatakan, kebutuhan AC di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam catatannya, produksi AC pada 2021 hanya men­capai 1,3 juta unit. Namun, tahun ini produksi mencapai 5,3 juta unit karena permintaan yang meningkat. “Otomatis itu juga akan ada demand baru ya. akan ada demand baru terkait dengan AC dan kami juga ini merupakan suatu peluang, peluang bagi industri di dalam negeri untuk bisa mengisi pasar AC di dalam negeri. Kami juga terus mendorong industri untuk melakukan pendalaman struk. Banjir Minat Faisol mengatakan, pemerintah kebanjiran minat investasi asing yang ingin membangun industri di Indo­nesia. Minat investasi yang masuk saat ini datang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, otomotif hingga industri logam. Dia meya­kini bahwa Indonesia masih menjadi lokasi potensial untuk pengembangan industri. “Kami justru hari ini merasa sangat sibuk karena begitu banyak pihak yang ingin mengembangkan industri di Indonesia, terutama beberapa investor dari luar,” kata Wamenperin. Sayangnya, dia tidak memberikan detail lebih lanjut terkait potensi nilai investasi yang akan masuk. Kendati demikian, dengan kondisi investor yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa pros­es investasi di Tanah Air tidak sulit. “Ini sangat bagus situasinya, tinggal apakah kita bisa cepat menangkap peluang ini. Ada pembicaraan tapi belum sampai komitmen baru pem­bicaraan awal,” ucap Faisol. Di samping itu, dia pun menilai bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia juga dipengaruhi kondisi geopolitik hingga hubungan perang dagang antara China dan Amerika yang dinilai makin sulit untuk diper­baiki. “Ada beberapa perusahaan mencari lokasi di negara-negara lain, termasuk di Indonesia tetapi banyak perusahaan yang sekarang berkomit­men untuk bisa masuk menjadi bagian dari industri,” tutur politisi dan PKB ini. Wamenperin mengungkapkan, untuk menggairahkan dan memikat investor, pemerintah juga tengah me­nyiapkan paket-paket insentif untuk investasi baru yang berkomitmen menggunakan energi baru terbaru­kan (EBT). Paket kebijakan stimulus tersebut masih dibicarakan oleh sejumlah kementerian/lembaga (k/1) di bawah Kementerian Koordina­tor Perekonomian. Dia menuturkan dalam waktu dekat insentif tersebut akan disampaikan ke publik. Faisol menerangkan, Daikin mam­pu berkomitmen untuk mengem­bangkan industri berkelanjutan den­gan memanfaatkan EBT dan secara bertahap memaksimalkan energi panel surya untuk operasional pabrik. Nama Media: Investor Daily Narasumber: Direktur DIID Budi Mulia,Presiden Direktur DIID Khamhaeng Boon Thavee, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza

Read More »

UMKM Disiapkan Masuk Rantai Pasok Industri

Pemerintah akan membentuk holding UMKM guna menghubungkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan industri. Rencananya, holding itu akan terbentuk pada tahun depan agar UMKM secepatnya dapat menjadi pemasok bahan baku industri besar. Pemerintah akan membentuk holding UMKM guna menghubungkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan industri. Rencananya, holding itu akan terbentuk pada tahun depan agar UMKM secepatnya dapat menjadi pemasok bahan baku industri besar. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bagus Rachman menuturkan melalui holding UMKM itu, diharapkan jumlah pelaku UMKM yang jadi mitra pelaku usaha besar kian meningkat. Itu disebabkan saat ini kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM baru berkisar 7% dari total pelaku UMKM. “Jadi memang persoalan konektivitas itu belum atau masih jadi PR kita bersama sehingga pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator, harus mengarah ke sana (holding UMKM),” kata Bagus dalam Forum Kemitraan Investasi 2024, di Jakarta, kemarin. Saat ini, sambungnya, pihaknya tengah menyempurnakan data jumlah dan jenis UMKM yang ada di Tanah Air. Pasalnya, data pelaku UMKM yang tersebar di banyak kementerian/lembaga masih menunjukkan data yang berbeda.  Di Kementerian UMKM, misalnya, jumlah yang tercatat saat ini sebanyak 13,4 juta pelaku UMKM. Sementara itu, data pelaku UMKM di sektor pangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 28 juta.  Begitu pula dengan data yang dipegang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kementerian tersebut, jumlah pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan mencapai 2,6 juta. “Itu semua nanti diorkestrasi oleh Kementerian UMKM. Jadi step by step, holding-nya dulu terbentuk dengan kita sebagai kolaborator, lalu kita sebagai integrator, kita juga sebagai orkestrator,” terang Bagus. Lewat pembentukan holding itu pula, lanjutnya, pemerintah berharap UMKM dapat segera naik kelas. Kualitas barang yang dihasilkan UMKM dapat memenuhi standar yang dibutuhkan industri. Pemerintah juga akan membentuk lembaga khusus pendanaan UMKM supaya segera naik kelas. “Lembaga financing juga nanti ada. Kita rencananya akan punya lembaga finansial sendiri untuk mendukung itu. Akan beda dari LPDB karena itu hanya untuk kooperasi. Intinya semua itu by design dan jalan pada 2025. Tapi kita juga ada skala prioritas. Klaster-klaster (UMKM) mana dulu yang siap masuk holding,” jelas Bagus. Penerbitan NIB Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pemerintah mendorong para penanam modal, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menjalin kemitraan dengan UMKM. “Karena kami juga ingin adanya kerja sama antara UMKM dan para investor. Kita minta bentuknya adalah kemitraan, bukan program CSR,” ujarnya. Dukungan yang diberikan oleh BKPM, kata Rosan, ialah melalui fasilitas legalitas izin usaha bagi UMKM melalui online single submission (OSS). Melalui saluran itu, pelaku UMKM bisa memperoleh nomor izin berusaha (NIB) dengan mudah secara daring sebab hanya UMKM yang memiliki NIB yang dapat dijaring oleh perusahaan besar atau investor untuk bermitra.  Hingga akhir 2023, BKPM telah menerbitkan 7.146.105 NIB dan 6.887.479 NIB di antaranya merupakan UMKM.  Dalam dua bulan terakhir, BKPM telah memfasilitasi sebanyak 579 kesepakatan kemitraan antara 158 usaha besar dan 359 UMKM. Nilai dari kemitraan itu mencapai Rp3,9 triliun. Rosan menambahkan, pihaknya juga akan memberi perhatian khusus pada UMKM disabilitas guna mendorong kesetaraan dan meningkatkan inklusivitas ekonomi nasional.  “Kita juga mengubah sedikit bentuk kemitraan investor dan UMKM. Kita akan memberi lebih kepada pelaku UMKM disabilitas. Itu kita akan prioritaskan karena mereka juga berhak atas kesempatan yang sama,” ujarnya.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mendukung terobosan baru pemerintah itu. “Kita tunggu penjelasan dari pemerintah, seperti apa bentuk holding UMKM itu. Tentunya upaya ini sesuatu yang baru, terobosan baru, pastinya kami dukung,” kata dia.  Apindo, lanjut Shinta, juga akan mulai membuat program baru yang dapat memberdayakan pelaku UMKM disabilitas. Tujuannya agar program yang dikerjakan oleh pelaku usaha dapat sejalan dengan yang pemerintah kerjakan. Nama Media: Media Indonesia Narasumber: Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bagus Rachman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaj

Read More »

Target Realisasi Investasi Rp13.528 triliun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, Selasa (10/12). Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah, lewat Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun mendatang. Merealisasikan target ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama luar biasa antara pusat dan daerah. Karena itu, semua yang hadir di sini memiliki peran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap Todotua.’ Menurutnya, pencapaian ini akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya konsolidasi. Ia mengajak semua peserta untuk memanfaatkan rapat konsolidasi ini untuk bersama-sama menyampaikan pemikiran dan harapan, kemudian berembuk untuk mencapai kesepakatan dalam memberi rekomendasi cara pencapaian target-target kerja pada tahun depan. Hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada RAKORNAS Investasi 2024, pada Rabu (11/12). Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno sebagai Ketua Pelaksana Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, turut menegaskan pentingnya pertemuan ini.  Nama Media: Radar Bogor Narasumber: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu

Read More »

KONSOLIDASI KEJAR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, para pemangku kepentingan di sektor investasi yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berkumpul dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 pada Rabu (11/12) di Jakarta. Rakornas ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta dengan fokus pembahasan pada sinergi dan penguatan investasi di pusat dan daerah. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%, seperti yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Rosan juga menggarisbawahi pentingnya investasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi. Mantan Ketua KADIN ini menambahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menetapkan target investasi sebesar Rp 13.528 triliun selama 2024—2029. Untuk mewujudkan target itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengidentifikasi 28 komoditas untuk dijadikan fokus penghiliran. Komoditas-komoditas tersebut dikelompokkan ke dalam delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. “Dari 28 komoditas ini, kami sudah memetakan dari reservasinya—dari segi di mana mereka itu berada—provinsinya, kotanya. Kami juga sudah memetakan teknologinya dan para investor yang sudah berinvestasi di bidang ini,” papar Menteri Rosan dalam Rakornas yang bertema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memproyeksikan investasi penghiliran 28 komoditas itu akan mencapai US$618 miliar hingga 2040. Perinciannya, US$498,4 miliar ke sektor mineral dan batubara, US$68,3 miliar ke sektor minyak bumi dan gas bumi, serta US$51,3 miliar ke sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Hanya saja, Menteri Rosan menyadari betul target dan proyeksi itu tidak bisa terwujud tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Dia berjanji akan mempercepat proses penyesuaian jabatan dan pangkat para penata kelola penanaman modal. Menteri Rosan juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memproses penyesuaian jabatan dan pangkat para penata kelola penanaman modal. “Khususnya rekomendasi inpassing bagi ASN pusat dan daerah,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. ICOR merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa efisien suatu negara memanfaatkan modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan lebih banyak barang/jasa dengan efisien, maka ICOR akan lebih kecil. Sebaliknya, jika modal yang dihabiskan untuk memproduksi barang/jasa lebih banyak, maka ICOR akan lebih besar. Airlangga menilai ICOR Indonesia yang di atas 6 masih terlalu tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5% meski realisasi investasi terus bertumbuh. “Jadi, kalau investasi kita 30% [terhadap PDB] dengan ICOR 6—sederhananya kan 30 dibagi 6—pertumbuhan kita 5%. Nah, dulu waktu zamannya Pak Harto [Presiden Soeharto], sempat kita [pertumbuhan ekonomi] 8,2% karena ICOR kita 4,” jelas Airlangga. Airlangga menyebutkan kekurangan infrastruktur pendukung sebagai penyebab ICOR tinggi. Meski infrastruktur utama sudah dibangun, belum ada konektivitas dengan daerah produksi. Dia memberi contoh tentang pembangunan bendungan yang belum tersambung dengan saluran tersier, sekunder, dan primer sehingga tidak maksimal digunakan petani untuk mengairi lahannya. Akibatnya, produksi pangan tidak naik meski sudah ada bendungan. Airlangga menyatakan pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai hambatan itu. Dengan demikian, manfaat investasi yang masuk ke Tanah Air bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. KOLABORASI DENGAN UMKM Sementara itu, dalam kegiatan Forum Kemitraan Investasi (FKI) yang digelar kemarin, Kamis (12/12), Menteri Rosan yang hadir untuk membuka acara tersebut menjelaskan, pentingnya komitmen pemerataan ekonomi melalui kolaborasi antara pelaku usaha besar dan UMKM. Di era Kabinet Merah Putih, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatatkan kesepakatan kemitraan investasi sebesar Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB). “Kami melihat bahwa investasi yang masuk dalam negeri yang di bawah koordinasi kami ini, juga harus memberikan kontribusi kepada perkembangan UMKM di seluruh Indonesia. Kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini kedepannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri,” jelas Menteri Rosan. Forum ini diikuti oleh 200 pelaku usaha besar dan asosiasi, 300 UMKM dan asosiasi, 38 DPMPTSP provinsi, 6 DPMPTSP kabupaten/kota, dan 100 orang pelaku usaha disabilitas. Menteri Rosan juga menekankan, kedepannya akan lebih memberikan prioritas kepada UMKM Disabilitas. Sejak 2022, BKPM telah memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai kesepakatan hingga Rp15,9 triliun. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sambungnya, ingin agar UMKM merasakan dampak investasi langsung yang masuk. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong usaha besar yang merasakan dampak investasi langsung agar bermitra dengan UMKM. Menteri Rosan menjelaskan jenis kemitraan tersebut bermacam-macam. Hanya saja, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong agar jenis kemitraan lebih bersifat pelatihan sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat. Dia menyebutkan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) didominasi oleh pelaku UMKM sejak 2021. Dari total 11,3 juta NIB yang telah terbit per 10 Desember 2024, 99% di antaranya adalah NIB UMKM. “Oleh sebab itu, kami lihat bahwa investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri, yang di bawah koordinasi kami, ini juga harus memberikan kontribusi kepada pengembangan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Rosan. Sementara itu, Kementerian UMKM berencana membentuk holding UMKM. Deputi Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan Peraturan Pemerintah No. 7/2021 telah mengatur perihal jenis-jenis kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Nama Media: Bisnis Indonesia Narasumber: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani

Read More »

28 Komoditas Unggulan Indonesia Mampu Sumbang 618 miliar Dolar AS

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan 28 komoditas unggulan Indonesia mampu menghadirkan potensi ekonomi mencapai 618 miliar dolar AS serta potensi nilai ekspor mencapai nilai ekspor 857,9 miliar dolar AS. SURABAYA PAGI, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan 28 komoditas unggulan Indonesia mampu menghadirkan potensi ekonomi mencapai 618 miliar dolar AS serta potensi nilai ekspor mencapai nilai ekspor 857,9 miliar dolar AS. “Dan kita lihat adalah kontribusi yang dibutuhkan sangat besar hingga 2040 angkanya sudah ada adalah 618 miliar dolar AS, dengan angka kontribusi pada peningkatan PDB sebesar 235,9 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Investasi Nasional yang digelar di Jakarta, Rabu (11/12). Rosan menjelaskan 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama meliputi mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan. Yang secara rinci terdiri dari komoditas mineral dan batubara meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, pasir silika, mangan, kobalt dan logam tanah jarang. Disusul sektor minyak dan gas bumi. Komoditas perkebunan berupa kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, coklat dan pala. Sektor kehutanan meliputi kayu balok, getah pinus. Sektor perikanan meliputi udang, ikan tuna; cakalang dan tongkol (TCT), tilapia serta rajungan, sementara sektor kelautan yakni rumput laut dan garam. Ia menjelaskan bahwa pemerintah selama ini memang menggarap hilirisasi komoditas mineral, namun ke depan di sektor lain yang meliputi perkebunan, pertanian dan kelautan dan perikanan akan turut dikembangkan lebih jauh. Dengan pengembangan sejumlah komoditas itu maka diproyeksikan mampu menghadirkan sekitar 3 juta lebih lapangan kerja baru. Dalam paparannya, Rosan mengusulkan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi yang dapat dilakukan pada sejumlah bidang yakni perdagangan lewat penerapan bea keluar untuk komoditas mentah produk, menyepakati perjanjian datang dengan pasar utama ekspor produk hilir. Bidang insentif fiskal tambahan untuk hilirisasi meliputi subsidi berbasis produksi di hilir dan pemotongan PPN untuk produk hilir. Bidang pembiayaan untuk investasi hilir domestik dengan rekomendasi Himbara memprioritaskan pemberian kredit kepada investor dalam negeri dengan relaksasi syarat equity. Selain itu juga mempromosikan kepada investor global untuk produk hilir. Hal lain yakni penguasaan teknologi pemain di hilir domestik dengan melakukan kolaborasi riset antara pemerintah (BRIN), perguruan tinggi hingga swasta. Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi penguatan implementasi regulasi terkait hilirisasi. Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan mengatakan satu di antara sejumlah tantangan dalam menarik modal asing masuk ke tanah air adalah kurangnya penelitian dan pengembangan. Kelemahan Indonesia dalam aspek penelitian dan pengembangan itu terkait dengan kapasitas sumber daya manusia, yang kemudian berdampak pada kualitas dan kuantitas teknologi, khususnya yang diperlukan untuk hilirisasi. “Tidak cukup dengan menyebut Indonesia berlimpah sumber daya alam, namun kita harus mempertanyakan juga soal kapasitas SDM untuk memprosesnya melalui hilirisasi,” kata Ichwan. Karena itulah, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target capaian pertumbuhan ekonomi 8 persen, akan memfokuskan peningkatan riset dan pengembangan. Caranya dengan memanfaatkan penelitian yang banyak dijalankan oleh akademisi di universitas. Nama Media:Surabaya Pagi Narasumber: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani

Read More »

Bangun Pabrik, Produsen Mainan Investasi di Subang

Produsen mainan global, Cititoy, tengah merancang pembangunan pabrik baru di Indonesia. Tepatnya di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui PT Kids Play Indonesia. Presiden Direktur PT Kids Play Indonesia Ken Cheung menjelaskan, pihaknya tengah memperluas jangkauan dengan mendirikan pabrik baru di Subang Smartpolitan. ’’Kami tertarik dengan iklim bisnis Indonesia yang kompetitif dan keunggulan strategis yang ditawarkan oleh Subang Smartpolitan,’’ ujar Ken, Selasa (10/12). Dia menjelaskan, nilai investasi PT Kids Play Indonesia di Subang Smartpolitan mencapai lebih dari USD 60 juta. Investasi itu untuk membangun fasilitas produksi berteknologi tinggi seluas 10 hektar di kawasan tersebut. Lokasi pabrik merupakan wilayah strategis yang dikelilingi oleh infrastruktur utama, seperti Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan proyek kereta cepat. Ken optimistis keunggulan itu akan mengoptimalkan produksi, logistik, dan proses ekspor. ’’Pabrik baru ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan produk kami,’’ imbuhnya. Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo menyambut baik investasi tersebut. Dia berharap proyek itu bisa berkontribusi bagi ekonomi nasional dan daerah. ’’Ini menunjukan bahwa iklim berinvestasi di Indonesia secara umum, termasuk di Jawa Barat atau di Subang secara khusus ini iklimnya cukup kondusif dan kompetitif. Serta bisa bersaing dengan negara dan wilayah lain,’’ jelas dia. Pembangunan fase 1 pabrik baru PT Kids Play Indonesia itu dijadwalkan selesai dan dapat mulai beroperasi pada September 2025. Semua produk yang diproduksi di fasilitas modern ini akan diekspor sepenuhnya ke pasar internasional, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia. Dengan perkiraan penciptaan lebih dari 4.000 lapangan kerja baru, proyek ini tidak hanya akan menguntungkan PT Kids Play Indonesia. Tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang dan nasional secara keseluruhan. ’’Investasi ini tidak hanya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, tetapi juga akan memacu pembangunan ekonomi daerah. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada para investor kami untuk mendukung kesuksesan mereka,’’ tutur General Manager Sales & Tenant Relations Subang Smartpolitan Binawati Dewi. Pembangunan pabrik baru itu diharapkan akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah. Termasuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas dan penyerapan lapangan kerja. Nama Media: Radar Bandung Narasumber: Presiden Direktur PT Kids Play Indonesia, Ken Cheung. Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM, Cahyo Purnomo. General Manager Sales & Tenant Relations Subang Smartpolitan, Binawati Dewi

Read More »