Pemerintah berusaha mengejar target pertumbuhan ekonomi 2024 yang dipatok sebesar 5,2% dengan menggenjot belanja pemerintah dan memberikan sederet insentif. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah siap memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). “Terakhir yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95% kalau bisa kita genjot lebih baik,” ungkapnya seusai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna di Ibu Kota Negara Nusantara, Jumat (13/9). Sejauh ini, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia relatif dalam kondisi yang aman di atas 5% dan inflasi yang tergolong rendah. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi inti tetap tinggi dan inflasi volatile food atau harga bergejolak yang cenderung turun.Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%. Secara tahun berjalan atau year-to-date (YtD), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,08%, masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%. Rencananya, pemerintah akan mendorong insentif PPN DTP sektor otomotif. Selain itu, kabarnya pun PPN DTP 100% untuk properti akan berlanjut hingga akhir 2024. JAMINAN PHK Airlangga juga mengungkapkan rencana pemerintah merevisi aturan BPJS Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Revisi yang akan dilakukan memungkinkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP dengan nominal yang lebih besar. “Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%,” ungkapnya. JKP diberikan berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Bila revisi berjalan, pekerja yang di-PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% untuk enam bulan usai berhenti kerja. Namun, ketentuan JKP yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta. Dengan batas upah Rp5 juta, pekerja akan menerima manfaat senilai Rp2,25 juta per bulan selama 6 bulan. Lebih besar dari manfaat sebelumnya yang diberikan senilai 45% atau Rp2,25 juta untuk 3 bulan, dan 3 bulan berikutnya mendapatkan 25% atau senilai Rp1,25 juta. Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan memperluas kriteria penerima JKP yang tidak sebatas pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). “Kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP. Sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker,” jelasnya. Di sisi lain, korban PHK juga mendapat manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).Salah satunya, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan menaikkan alokasi biaya pelatihan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo telah menyampaikan keputusan pemerintah untuk memperpanjang stimulus bidang properti. “Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai 2 hari lagi,” kata Yustinus. Dengan adanya revisi PMK No. 7/2024, pemberian insentif PPN DTP 100% sektor properti bakal diperpanjang hingga Desember 2024 dari sebelumnya berlaku hingga Juni 2024.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membuka Festival Literasi Cakap Ekonomi yang digelar Jawa Pos Media berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, di Aula Teratai Balai Kota Depok, Jumat (13/09/24). Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, Festival Literasi Cakap Ekonomi ini sangat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meningkatkan kualitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Khususnya dalam mengelola sistem keuangan bisnis yang memang masih menjadi kendala bagi pengusaha mikro. “Ini melengkapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan di Pemkot Depok dengan program Wirausaha Baru (WUB) dan Perempuan Pengusaha, jadi kegiatan ini sangat bagus karena memberi pelatihan mendidik mereka mengelola keuangan terhadap usahanya,” katanya kepada berita.depok.go.id, usai menghadiri acara tersebut. Dia menuturkan, Pemkot Depok telah memberikan pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, dan permodalan bagi UMKM lewat program WUB dan Perempuan Pengusaha. Imam Budi Hartono berharap, melalui pelatihan ini, pelaku usaha di Depok bisa terbantu dalam pengelolaan keuangannya, salah satunya yakni tidak mencampuri antara keuangan pribadi dan bisnis. “Harapannya pasti WUB bisa sukses dengan omzet yang besar, dan termanage (terkelola) dengan baik keuangan usahanya,” pungkasnya. Sumber: https://berita.depok.go.id/buka-festival-literasi-cakap-ekonomi-imam-budi-hartono-lengkapi-program-wub-dan-perempuan-pengusaha 

Iklim inves­tasi yang kondusif akan mendo­rong investasi masuk dan menye­rap tenaga kerja (naker). Adapun target investasi sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Namun, realisasi investasi yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Adapun rasio atau perbanding­an antara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi, makin kecil setiap ganti tahun. Berdasar­kan data Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2013, setiap Rp 1 triliun investasi masih bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Dari waktu ke waktu, jum­lah itu terus turun. Pada 2016, Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 2.272 orang dan pada 2019, investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.277 orang. Penyusutan terus berlanjut sampai tahun 2022, yakni dari Rp 1 triliun investasi tercatat hanya mampu menyerap tenaga kerja 1.081 orang. Setahun kemudian, pada 2023, mengalami sedikit perbaikan di mana dari Rp 1 tri­liun investasi, bisa menciptakan lapangan kerja untuk 1.285 orang. Namun, angka ini pun hanya seki­tar seperempat dari angka tenaga kerja yang diserap sepuluh tahun sebelumnya. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelas­kan, agar setiap investasi mampu menyerap tenaga secara lebih maksimal maka perlu diwujudkan iklim investasi yang baik, sehing­ga investor yang mencari efisiensi (efficiency seeker) tertarik untuk masuk. “Mereka biasanya masuk de­ngan membawa teknologi, skill, dan human Capital yang berku­alitas. Jika tidak, maka mereka akan fokus berinvestasi di negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, bahkan Kamboja. Akhirnya, yang akan ke Indonesia hanyalah para resources seeker, atau pencari sumber daya alam (SDA) saja. Intinya, deindustrialisasi harus dihentikan, industrialisasi harus digelorakan lagi,” kata dia kepada Investor Daily, baru-baru ini. Sektor-sektor yang harus dido­rong oleh pemerintah untuk men­ciptakan lebih banyak lapangan kerja, menurut dia, seperti sektor yang merupakan kantung kemis­kinan, sektor yang menciptakan lapangan kerja, dan sektor yang mempunyai daya saing. Dalam konteks ini, sektor pertanian per­lu didongkrak produktivitasnya dan didorong menuju agroindustry, demikian juga perikanan dan peternakan tertentu. “Sektor manufaktur perlu diberi prioritas, insentif pajak, dan diindarkan dari ekonomi biaya tinggi. Kita masih punya peluang besar di industri yang merupakan turunan produk SDA kita (nikel, tembaga, CPO, dan kayu). Sektor industri kreatif dan pariwisata berpotensi, dan efektif untuk mengembang­kan ekonomi berbagai daerah. Sektor otomotif dan EV masih berpotensi besar,” jelas dia. Sektor perumahan, selain untuk mengurangi backlog rumah, jelas dia, juga mempunyai impak terha­dap 140-an sektor dan sub-sektor lain, menciptakan lapangan kerja skilled and unskilled, serta me­manfaatkan produk dengan local content tinggi. Wijayanto juga menjelaskan, penyebab rasio penyerapan tenaga kerja atas realisasi terus menurun disebabkan oleh beberapa hal. Per­tama, investasi yang dilaksanakan lebih berorientasi padat modal, bukan padat karya. Hal ini contoh­nya adalah IKN, kereta cepat, jalan tol yang tidak menghubungkan sentra-sentra ekonomi, investasi sektor pertambangan dan mineral, properti kelas atas.

Jalan tol Serang-Panimbang (Serpan) ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2025. Kehadiran tol Serpan berdampak positif untuk perekonomian masyarakat, dan menarik investor masuk ke Lebak baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). “Kami yakin daerah ini menjadi daerah investasi, karena memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang kaya, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,” kata Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin, Senin (16/9/2024). Ia menyebut pembangunan Tol Serpan ditopang dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memberikan kemudahan proses perizinan dengan sistem digitalisasi sepanjang terpenuhi persyaratan. Selain itu juga pemerintah daerah menyediakan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk kawasan industri seluas 10.373 hektare di Kecamatan Cileles. “Kami optimistis kawasan industri nantinya bisa menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan bisa menyejahterakan masyarakat,” kata Robertus. Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Panimbang Kabupaten Pandeglang memberikan dampak positif bagi Kabupaten Lebak. Sebab, jalan tol tersebut melintasi lima kecamatan di Kabupaten Lebak sehingga dapat mempercepat tumbuhnya kawasan sektor industri di wilayah selatan Banten. Selama ini, wilayah selatan Banten masih tertinggal jauh dibandingkan Serang, Cilegon dan Tangerang Raya. Oleh karena itu, dengan jalan Tol Serang-Panimbang dipastikan akan menjadi kawasan industri dan ekonomi baru, karena terkoneksi dengan Tol Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Depok dan Bandung. “Kami menyediakan lahan untuk kawasan sektor industri seluas 3.000 hektare di Kecamatan Cileles sebagai pintu gerbang selatan Banten,” ujarnya. Ia berkeyakinan Kabupaten Lebak akan menjadi daerah kawasan industri maka nilai target investasi bisa di atas Rp 5-10 triliun per tahun. Apalagi saat ini, realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari PMA dan PMDN pada semester 1 (Januari-Juni 2024) mencapai Rp 600 miliar. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak sebanyak 151 perusahaan dengan 692 proyek dan menyerap tenaga kerja 2.786 orang. Ia menyebut, realisasi investasi berdasarkan negara antara lain Korea Selatan Rp 18 miliar, Singapura Rp 10 miliar, Malaysia Rp 3 miliar, Tiongkok Rp 750 juta dan Thailand Rp 441 juta. “Kami optimistis target investasi Rp 1,4 triliun 2024 bisa tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan,” ucap Robertus. 

Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Chapada Dos Guimaraes, Brasil. Pada pertemuan tersebut, tim dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi mutual of understanding (MoU) antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group). MoU tersebut berisi komitmen kerjasama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp4,5 Triliun. “Kehadiran investor asal Brasil ini dapat turut mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu,” terang Mentan Amran dalam keterangan pers, Kamis (12/09/2024) malam waktu setempat. Mentan Amran menyampaikan harapannya, bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan melalui impor. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, Indonesia harus bisa mengembangkan peternakan secara masif. “Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan,” tambah Mentan Amran. Pada pertemuan itu, Mentan Brasil Carlos Favaro menyebutkan pihaknya akan secepatnya datang ke Indonesia. Carlos berjanji membawa serta beberapa pengusaha besar di sektor peternakan. Dengan rencana datangnya para pengusaha tersebut ke Indonesia, diharapkan Indonesia – Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Indonesia. Pertemuan Bilateral Indonesia – Brasil ini dilakukan langsung setelah Mentan Amran menghadiri G20 Agriculture Ministerial Meeting (AMM). Pada G20 AMM yang juga diselenggarakan di lokasi yang sama, Mentan Amran menyampaikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mentransformasi sistem pertanian dan pangan secara holistik. Komitmen tersebut berbuah hasil positif. “Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021, serta menghasilkan surplus jagung, bawang merah, kelapa sawit, ayam, dan telur dalam beberapa tahun terakhir, memenuhi kebutuhan 281 juta rakyat Indonesia,” terang Mentan Amran. Langkah strategis dalam Pembangunan sektor pertanian harus segera diambil karena dunia sedang menghadapi ekanan yang semakin besar dengan perkiraan populasi global yang mencapai 8,6 miliar pada tahun 2030. “Kita harus meningkatkan produksi pangan sambil melestarikan sumber daya alam kita yang semakin menipis,” ujar Mentan Amran. Menurutnya, Indonesia akan berstrategi dengan menekankan solusi fleksibel dan inovatif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, serta teknologi modern. Mentan Amran pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memajukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. “Dengan bekerja sama dan berbagi praktik terbaik, kita dapat mengatasi tantangan, mendorong inklusivitas, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkas Mentan Amran.

Kementerian Investasi/BKPM bersama Jawa Pos Media dan Pemerintah Kota Depok menggelar Festival Literasi Cakap Ekonomi 2024 di Aula Teratai Balai Kota Depok, Jumat (13/9). Acara itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah agar mampu naik kelas menjadi pemain nasional dan global. DALAM sesi talk show bertajuk Peran Legalitas dan Tren Investasi di Sektor UMKM, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi UMKM.  “UMKM berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, mereka masih menghadapi tantangan terkait legalitas, akses permodalan, dan keterlibatan dalam perdagangan internasional,” ungkap Riyatno. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya 6,3 persen UMKM yang terlibat dalam perdagangan internasional, dengan kontribusi terhadap ekspor nasional baru mencapai 15,7 persen. “Karena itu, pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang rian Investasi/BKPM berkomit men Cipta Kerja yang mempermudah akses permodalan dan perizinan bagi UMKM. Dengan legalitas yang lebih mudah diperoleh, UMKM kini lebih siap mengakses peluang investasi dan bersaing di pasar global,” jelasnya. Pemerintah melalui Kementemen untuk mendukung UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikasi standar produk, guna memudahkan akses pembiayaan serta peluang pasar baru. “Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempermudah para pelaku UMKM, khususnya melalui sistem OSS (Online Single Submission). UMK perorangan kini bisa mengurus perizinan melalui ponsel, dengan penerbitan NIB yang cepat, hanya sekitar 30 menit,” ungkap Riyatno. Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Sejak 2021, Kementerian Investasi/BKPM telah memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Hingga Agustus 2024, nilai kesepakatan kemitraan mencapai Rp 5,48 triliun. “Kami memastikan bahwa setiap usaha besar yang memperoleh fasilitas pemerintah, seperti tax holiday dan tax allowances, wajib bermitra dengan UMKM setempat,” tambahnya. Dengan berbagai kebijakan dan dukungan literasi yang ada, diharap kan UMKM dapat lebih kompetitif dan mudah berkembang, baik di pasar domestik maupun global.  Sumber berita: Jawa Pos